EKO TEGUH PARIPURNO: SETIAP ORANG HARUS JADI AGEN PENGURANG RISIKO

Wilayah Nusantara termasuk dalam lingkaran Cincin Api Pasifik, jalur gempa paling aktif di dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia berada dalam bayang-bayang bencana akibat letusan gunung api, gempa, tsunami, gelombang pasang, banjir ataupun tanah longsor. Kendati frekuensi bencana cukup tinggi dengan cakupan yang luas, upaya mitigasi atau penanggulangan bencana di Indonesia terbilang lemah. Indikasinya antara lain, belum ada perencanaan yang matang, sistem peringatan dini kurang memadai, serta minimnya infrastruktur tanggap bencana. Akibatnya, korban bencana di Indonesia tergolong besar dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju dalam mitigasi bencana.

Kenyataan ini mengusik kepedulian seorang akademisi bernama Eko Teguh Paripurno, dosen Geologi dan Teknik Lingkungan di UPN “Veteran” Yogyakarta. Berawal dari pencinta alam, pengajar kelahiran 3 Juni 1962 ini memilih mengabdikan diri dalam upaya-upaya penanggulangan bencana berbasis komunitas. Ia menjalin relasi yang akrab dengan warga di berbagai lokasi rawan bencana, khususnya di kawasan gunung berapi.  Kiprahnya “berkawan” dengan bencana, dimulai tahun 1994, ketika Eko turun tangan membantu korban letusan Merapi, gunung api yang sering ia daki. Lebih dari 60 orang meninggal karena bencana itu.

Ikatan batin yang kuat dengan penduduk setempat memantik rasa kemanusiaannya. Kedekatan dengan masyarakat memberi Eko pemahaman bahwa dampak bencana tak hanya kerusakan fisik semata. Pengaruh sosial dan budaya merupakan parameter yang jauh lebih penting. “Mengapa setiap kali bencana selalu jatuh banyak korban? Apa yang salah? Seharusnya ini bisa dicegah. Yang salah karena selama ini mengelola bencana tidak berorientasi pada pengelolaan komunitas dan masyarakat, tidak memahami budayanya”, tegas dosen yang biasa disapa Pak ET ini.

Menurut Eko, upaya mitigasi di Indonesia umumnya dilakukan dengan dua cara: menyediakan pasokan bantuan darurat dan mengevakuasi korban dari daerah bencana, tanpa mencari masukan dari warga. Pemerintah mengungsikan semua warga terdampak bencana, berpindah ke barak sementara untuk beberapa bulan, sering tanpa makanan yang cukup, air, dan lapangan kerja. Dampaknya, upaya evakuasi gagal memperhitungkan kebutuhan dan potensi masyarakat untuk membangun kembali tempat tinggal mereka yang rusak akibat bencana.

Setelah bencana Merapi tahun 1994, Eko kemudian menerapkan cara-cara mengelola bencana yang fokus pada aspek sosial dan budaya. Ia membentuk Perkumpulan Komunitas Pencinta Alam Pemerhati Lingkungan (KAPPALA) Indonesia. Melalui organisasi ini, Eko membantu warga, mempersiapkan dan mengubah cara  pandang mereka dalam memahami bencana. Salah satu upayanya yakni dengan mengajari masyarakat di sekitar Gunung Merapi untuk memahami peta rawan bencana.  Berbeda dari kebanyakan peta bencana yang ada, Eko dan rekan-rekannya menyusun peta baru, dengan memasukkan parameter sosial dan budaya masyarakat sekitar, di antaranya tingkat pendidikan, jenis mata pencarian, dan jumlah warga cacat.

Bersama timnya, Eko juga mengembangkan pelatihan sistem peringatan dini, respon cepat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pencegahan bencana berbasis komunitas. Prinsipnya, sebetulnya coba memahami bahwa bencana itu sebuah kejadian rutin. Ada ancaman di satu sisi dan ada masyarakat di sisi lain. Memahami ancaman di masyarakat itu yang penting. Jadi harus ada masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan misalnya di Merapi. Dulu orang itu gak ngerti status gunung, sekarang orang ngerti dan menentukan sendiri gimana mengungsi, gimana mengorganisir diri untuk menyelamatkan diri. Udah tahu risikonya, sehingga bisa ambil keputusan. Mengajarkan orang memahami bahayanya, memahami risikonya, sehingga dia bisa mengambil tindakan. Lebih kuat lagi mendorong pihak lain untuk mengambil kebijakan yang lebih baik, bisa dari level desa dan seterusnya.”, terang Eko.

Pendekatan berbasis komunitas juga memungkinkan Eko turut menemukan solusi bagi masalah lain di kawasan itu, tidak hanya soal bencana.  Di sebuah desa di kawasan Gunung Semeru, misalnya, ia menginisiasi sistem “simpan pinjam bibit”. Sistem ini mirip simpan pinjam di bank, tetapi bibit digunakan sebagai pengganti uang. Gagasan ini muncul karena banyak petani bawang miskin dan tak mampu membeli bibit. Selain di Merapi dan Semeru, Eko kerap bolak-balik ke daerah bencana lain. Di antaranya Meulaboh, Aceh; Cilacap, Jawa Tengah; dan sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, kerap ia datangi untuk penguatan masyarakat di bidang manajemen bencana.

Berkat pengabdiannya yang unik ini, Eko dipercaya menangani banyak tugas berkaitan dengan bencana. Usai tsunami di Papua tahun 2004, ia menjadi salah satu fasilitator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire. Ia juga diangkat sebagai komite Perkumpulan Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal (PIKUL) di Kupang, NTT. Tahun 2006 usai musibah gempa di Yogyakarta, Eko juga dipercaya sebagai konsultan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP). Ia turut menyumbangkan pemikirannya sebagai konsultan untuk penyusunan UU Penanggulangan Bencana sejak tahun 2005 hingga 2007.

Semangat Eko “berburu” bencana mengantarkannya meraih berbagai penghargaan baik di dalam negeri hingga mancanegara. Presiden Republik Indonesia menganugerahinya Satya Lencana Karya Satya sebanyak dua kali. Pada Juni 2009, Eko menerima Sasakawa Award for Disaster Reduction dari PBB. Penghargaan itu diberikan atas komitmennya menanggulangi bencana dengan membangun kesiagaan masyarakat di tingkat komunitas. Jauh sebelum itu, tahun 2000, organisasi global di bidang kewirausahaan sosial, Ashoka memilihnya sebagai salah satu Ashoka Fellow atas pengabdiannya di bidang manajemen bencana.

MANAJEMEN BENCANA ALA EKO TEGUH

Eko menciptakan sebuah sistem manajemen bencana yang terdiri dari 5 tahap, yakni tahap peringatan dini, tanggap cepat, rekonstruksi, pencegahan dan persiapan menghadapi bencana. Dalam lima tahap itu, Eko menggabungkan pengetahuan dan praktik-praktik masyarakat lokal terkait tanggap bencana. Pada tahap pertama, Eko mengidentifikasi dan mendokumentasikan sinyal-sinyal tradisional yang biasa digunakan oleh warga lokal untuk meramalkan bencana. Contohnya, di sebuah daerah, warga setempat biasa memukuli batang pohon berlubang untuk memperingatkan satu sama lain akan datangnya banjir.

Pada tahap kedua, Eko membantu warga untuk kembali ke komunitas mereka usai bencana terjadi. Dan jika mungkin, warga dilibatkan untuk menilai kerusakan, potensi untuk perbaikan, mulai memperbaiki rumah, atau mencari ternak yang hilang. Namun, tahap ini tidak mudah, karena banyak warga terdampak bencana takut kembali ke habitat awal. Eko pun membantu masyarakat mendapatkan kembali kepercayaan diri dan memulihkan rasa solidaritas, dengan menyelenggarakan pameran budaya, yang bertujuan menghidupkan lagi rasa komunitas dan nilai tradisi.

Pada tahap ketiga, Eko mendorong masyarakat untuk membangun kembali infrastruktur seperti jalan dan bendungan, menguji air, memilih pemimpin lokal baru, dan membangun kembali hubungan antartetangga. Eko membantu masyarakat mengembangkan strategi kerjasama di antara mereka yang sedikit terdampak bencana dengan mereka yang lebih menderita. Ini bisa menjadi proses yang panjang, lebih lama dari masa bantuan darurat bencana oleh pemerintah.

Tahap keempat mencakup ragam aktivitas pencegahan bencana yang berbeda-beda, tergantung jenis bencana alam di komunitas setempat. Eko mengidentifikasi daerah rawan bencana dan membantu masyarakat mencari solusi untuk mencegah atau mengurangi dampak bencana. Misalnya, di daerah rawan banjir, masyarakat bisa membangun tanggul atau meninggikan fondasi rumah, sedangkan di sebuah desa yang dekat gunung berapi, masyarakat dapat membangun jalan untuk mempercepat evakuasi. Eko menemukan fakta, seringkali banyak pihak luar (yang tidak mengenal karakter komunitas setempat) datang dan melakukan penelitian berdasar kebijakan pemerintah. Karena itu, tahap ini perlu melibatkan masyarakat dengan pemerintah. Kuncinya adalah keterlibatan masyarakat dalam penelitian dan perencanaan, serta advokasi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan berdasarkan kebutuhan nyata.

Pada tahap kelima, Eko melatih masyarakat untuk mempersiapkan bencana di masa depan, melengkapi mereka dengan keterampilan dalam pengobatan darurat, metode alternatif komunikasi, dan perencanaan evakuasi. Eko berharap komunitas atau organisasi lokal bisa menjadi pemimpin dan penyelenggara upaya ini. Eko memberi pelatihan tentang perlindungan lingkungan, dan melatih jaringan petani atau organisasi yang bekerja dengan kelompok-kelompok tani. Selain itu, Eko juga membuat materi publikasi yang didistribusikan secara luas kepada kelompok pemerhati lingkungan dan pertanian, serta pemerintah daerah. “Selain sistem manajemen bencana ini penting untuk membantu komunitas lokal, diperlukan juga peran pemerintah daerah untuk mengubah cara mengelola sumber daya dan lingkungan dalam kebijakan mereka. Karena itu perlu juga mendidik para pejabat untuk berfokus pada pengurangan risiko bencana,” tegas Eko.

Pentingnya mengadvokasi pemerintah membuat Eko turut aktif dalam berbagai komunitas masyarakat di kawasan yang terancam aktivitas industri. Aksi ini mengundang banyak risiko, termasuk somasi dari pemilik modal. Namun, ancaman tak membuatnya gentar. Eko menikmati semua risiko sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. “Aku sudah berpikir out of the box sejak kecil. Kalau orang lain bisa bermain yang wajar dan lurus, aku suka belok dengan kelompok kecil sendiri. Gak suka yang umum. Aku suka dengan gerombolan-gerombolan kecil. Yang lain suka main umum, aku suka jalan-jalan. Kalau di jalur yang umum rasanya gak nyaman. Aku selalu bikin kluster yang berbeda. Anti mainstream, tapi gak nabrak sama sekali, dan kunikmati betul sampai sekarang”, pungkas Eko.

This article was originally published on 5 February 2017

Author

Ashoka Indonesia

More For You